JAKARTA -- Sekelompok orang yang mengatasnamakan Front Kaltim Menggugat mengadakan aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta pada Jumat (2/8). Mereka meminta KPK memeriksa Bani Mas'ud yang diduga terlibat korupsi di Kalimantan Timur (Kaltim).

"Front Kaltim Menggugat mendorong aparat penegak hukum khususnya KPK tidak ragu menindak dan segera menuntaskan semua kasus hukum di Kaltim yang menyeret Bani Mas'ud yang diduga terlibat kasus korupsi demi keadilan dan pembangunan provinsi Kalimantan Timur yang lebih baik," kata Koordinator Front Kaltim Menggugat Fad Al Zihad saat berorasi.

Front Kaltim Menggugat mengendus kuatnya dinasti politik dan suburnya kasus korupsi yang menjerat beberapa pejabat di Kalimantan Timur.

Fad berpandangan kondisi pengelolaan pemerintahan yang dikuasai oleh sekelompok keluarga bakal menghambat kemajuan provinsi Kalimantan Timur.

"Bukan tanpa sebab, berdasarkan penulusuran Front Kaltim Menggugat menemukan ada satu klan keluarga yang memiliki jaringan politik sangat kuat di Kalimantan Timur namun memiliki dugaan rekam jejak kasus hukum," ucap Fad.

Fad mencontohkan klan politik Mas'ud bersaudara misalnya, Rudi Mas'ud merupakan anggota DPR RI dari dapil dan bakal calon Gubernur Kaltim. Sementara sang kakak, Hasanudin Mas'ud menjabat sebagai Ketua DPRD Kalimantan Timur.

Pada saat yang bersamaan, kata Fad, dua saudaranya menjabat sebagai wali kota Balikpapan yakni Rahmad Mas'ud sedangkan Abdul Ghofur Mas'ud merupakan bupati Penajam Paser Utara yang telah terjaring OTT KPK dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) atas beberapa kasus korupsi yang didakwakan kepadanya dan hingga saat ini masih terus diadili untuk kasus lain.

Lebih lanjut, kata Fad, Hasanudin Mas'ud (HM) yang saat ini menjabat sebagai ketua DPRD Kaltim yang diduga guna memperkuat Bani Mas'ud. Dia diduga melakukan kudeta terhadap H. Makmur HAPK yang merupakan ketua DPRD Kaltim terdahulu yang saat ini telah menjadi kader Gerindra.

"Sementara itu, RM (Rahmad Mas'ud) yang saat ini menjadi orang nomor satu di Balikpapan juga tidak luput dikaitkan dengan kasus hukum, saat ini pihaknya diduga sedang masuk dalam daftar pengembangan KPK terkait kasus kepala Satker BPJPN Kaltim," ucap Fad.