JAKARTA -- Komitmen pimpinan Badan Publik (BP) dinilai berperan penting dalam upaya mewujudkan pelayanan dan pengelolaan informasi publik yang baik menuju BP informatif.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Donny Yoesgiantoro saat membuka kegiatan sosialisasi tahapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap 370 BP di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (3/72024) yang dilaksanakan secara hybrid (online dan offline).

“Meski Monev merupakan kegiatan rutin, pelayanan dan pengelolaan informasi publik sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan Badan Publik dengan segala dinamika internal dan eksternal Badan Publik terkait," kata Donny dalam kesempatan itu.

Menurut Donny, semakin tinggi komitmen pimpinan Badan Publik, maka akan semakin meningkat pelayanan dan pengelolaan informasi publik-nya.

Untuk itu, Donny berharap agar Badan Publik bukan sekedar memenuhi teknis pelaksanaan monev, tapi harus melaksanakan proses perjalanan menuju Badan Publik Informatif.

“Badan Publik harus berupaya secara aktif melaksanakan pelayanan dan pengelolaan informasi publik karena Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus pro-aktif menyampaikan informasi ke publik selain permohonan informasi dari publik yg harus di response,” ujar Donny.

Donny berharap bagi Badan Publik yang sudah mencapai tingkatan informatif (output), kebermanfaatannya (outcome) harus dapat dirasakan oleh publik. Menurutnya, harus ada sosialisasi, edukasi dan advokasi yang dilakukan Badan Publik ke Publik terkait layanan informasi, sehingga sebisa mungkin mencegah adanya sengketa informasi di KI.

"Keterbukaan informasi harus mempunyai kebermanfaatan juga dari sisi Badan Publik, manfaat apa yang didapat sebagai Badan Publik Informatif, misalnya kenaikan anggaran atau tunjangan kinerja," ujar Donny.

Disampaikannya bahwa pelaksanaan Monev Badan Publik tahun 2024 ini harus lebih baik lagi dalam meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi publik. Menurutnya berdasarkan hasil Monev Badan Publik yang dilaksanakan KI Pusat terus meningkatkan jumlah BP Informatif dari tahun ke tahun menuju Indonesia Emas 2045.

Sosialisasi ini diketahui melibatkan Narasumber Nuzula Anggeraini (Plt. Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas RI) dan Misbah Hasan (Seknas FITRA/ Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran). Dilanjutkan paparan tentang tahapan Monev BP dari Komisioner Bidang Kelembagaan KI Pusat Handoko Agung Saputro (PJ Monev BP 2024) setelah laporan Plt Ses KI Pusat Nunik Purwanti.

Adapun Handoko Agung Saputro menyatakan penilaian kuesioner merupakan penilaian terhadap kewajiban BP menyampaikan dan mengumumkan informasi wajib berkala, informasi wajib disediakan. Kemudian penguasaan BP terhadap dokumen yang memuat informasi publik tersedia setiap saat. Penilaian juga terkait pengembangan website, yaitu penilaian apakah website BP memiliki atau menyediakan berbagai platform digital yang memberikan kemudahan hak akses informasi publik.