JAKARTA -- Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menyentil Perum Bulog sudah bertransformasi menjadi 'Perum BUMN aji mumpung' setelah terjerat dugaan skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar. Jerry menyinggung akuntabilitas dan kredibilitas Perum Bulog dalam skandal itu.

Hal itu dikatakan Jerry merespon klaim Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi yang mengklaim sudah menerapkan praktek transparan dalam mekanisme lelang impor beras. Tapi tetap terlilit dugaan skandal demurrage Rp294,5 miliar.

"Akuntabilitas dan kredibilitas Bulog harus didorong. Kasus-kasus yang sekarang sedang dihadapi Bulog, seperti kasus demurrage harus di-clear-kan dulu, selesaikan dulu semua secara transparan. Kan sudah mau ganti kekuasaan. Jangan aji mumpung lah," kata Jerry dalam keterangan pers pada Rabu (24/7/2024).

Jerry mengendus selama ini Perum Bulog tak transparan dalam pengadaan sampai distribusi beras. Jerry menyebut Perum Bulog pun tak menjelaskan rinci terkait cadangan dan kebutuhan masyarakat akan beras.

"Kita juga tidak tahu, siapa yang diberikan kepercayaan untuk mengimpor, harganya berapa saat diimpor, saat dijual berapa. Enggak pernah tahu kan. Tiba-tiba dinyatakan harus impor untuk menjaga cadangan pangan. Itu hasil panen berapa yang tersalurkan, berapa yang dijadikan cadangan kita kan tidak tahu. Samar-samar," ujar Jerry.

Oleh karena itu, Jerry mendesak adanya pengawasan ekstra terhadap suplai beras Perum Bulog. Jerry juga menegaskan pentingnya intervensi dalam pengawasan kerja-kerja Perum Bulog.

"Evaluasi itu Bulog. Selama ini kita tidak pernah tahu flow gudangnya Bulog," singgung Jerry.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi merespon soal mekanisme lelang impor. Tindakan itu dilakukan sekaligus guna membantah isu penggelembungan harga impor beras yang kini tengah menyeret perusahaan pelat merah itu.

Bayu menyebut mekanisme lelang terbuka diawali dengan pengumuman terbuka bahwa Perum Bulog akan membeli sejumlah beras.

"Lalu akan ada pendaftaran peminat lelang yang jumlahnya antara 80 sampai 100 perusahaan eksportir penjual," kata Bayu beberapa waktu lalu.

Bayu mengatakan beberapa perusahaan, terutama yang baru, biasanya akan mundur karena persyaratan yang ketat tersebut. Sehingga, yang kemudian benar-benar ikut lelang sekitar 40-50 perusahaan.

Diketahui, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) sudah melaporkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi terkait dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 3 Juli 2024.