JAKARTA -- Staf Khusus Presiden Bidang Inovasi Pendidikan dan Daerah Terluar, Billy Mambrasar mengungkapkan ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

"Sebagai contoh, HDI Jakarta mencapai 82,46, sementara Papua masih di angka 62,25. Ini akan menjadi hambatan cita-cita Indonesia menjadi negara maju, apabila tidak diselesaikan," kata Billy dalam keterangan pers pada Selasa (30/7/2024).

Hal itu disampaikan oleh Billy saat menghadiri acara Environmental and Social Innovation Awards (ENSIA) 2024 di Bali International Convention Centre. ENSIA 2024 dihadiri ratusan perwakilan perusahaan Indonesia dan pemerintah daerah. Billy menyatakan bahwa perbaikan ketimpangan HDI ini adalah salah satu fokus utama yang akan diatasi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Mereka berkomitmen untuk menjadikan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama, dan salah satunya adalah dengan program makan bergizi gratis," ujar Billy.

Billy meyakinkan para peserta konferensi bahwa fokus pada pengembangan SDM akan membantu Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Dia yakin bahwa fondasi pembangunan berbasis SDM akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai target 8% per tahun.

Pemerintahan baru nanti berencana mencapai target ini melalui tiga strategi. Pertama, peningkatan kerjasama internasional, sebagaimana yang telah dilakukan presiden terpilih saat ini yang tengah bertemu dengan para pemimpin negara-negara lain untuk menjalin hubungan dengan Indonesia.

Kedua, mengakomodasi BUMN dan perusahaan lain di Indonesia dengan target agar mayoritas perusahaan Indonesia masuk dalam jajaran Top 500 Global Fortune. Ketiga, pemberdayaan UMKM, yang dapat meningkatkan perputaran ekonomi di Indonesia, salah satunya melalui kerjasama Sucofindo dengan Containder, sebuah aplikasi milik anak-anak Indonesia, yang saat ini tengah melakukan proses digitalisasi pengelolaan sampah di berbagai kota di Indonesia.

Di akhir Paparannya, Billy meminta seluruh sektor swasta di Indonesia untuk mendukung pemerintah yang baru menjadikan Indonesia Emas.